doxapest.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menarik perhatian publik setelah memanggil Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan calon legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku. Pemanggilan ini semakin memperjelas keterkaitan antara pihak-pihak tertentu dalam upaya pelarian Harun Masiku yang terlibat dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.
Kasus Harun Masiku dan Keterkaitannya dengan KPK
Harun Masiku menjadi sorotan publik setelah ia terlibat dalam kasus suap terkait dengan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR. Kasus ini bermula dari dugaan suap yang diberikan oleh Harun Masiku kepada anggota KPU untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR meskipun namanya tidak terdaftar dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Meskipun Harun Masiku sudah menjadi buronan sejak awal tahun 2020, ia masih belum berhasil ditangkap oleh pihak berwajib.
KPK dalam penyelidikannya menemukan adanya dugaan aliran dana yang digunakan untuk mempercepat proses PAW tersebut. Dalam hal ini, Hasto Kristiyanto diduga memiliki informasi penting terkait dengan kasus tersebut, mengingat posisi Hasto sebagai bagian dari struktur PDI-P yang memiliki hubungan erat dengan Harun Masiku.
Pemanggilan Hasto Kristiyanto
Pada awal Januari 2025, KPK akhirnya memanggil Hasto Kristiyanto untuk dimintai klarifikasi terkait perannya dalam kasus ini. KPK ingin mendalami lebih lanjut keterkaitan PDI-P dengan Harun Masiku, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam memuluskan proses PAW tersebut. Hasto, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam PDI-P, dianggap memiliki informasi kunci dalam pengembangan kasus ini.
Pemanggilan Hasto Kristiyanto menjadi penting, mengingat hingga kini Harun Masiku masih dalam pelarian dan belum berhasil ditangkap oleh pihak berwenang. Hal ini juga untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban hukum.
Reaksi PDI-P dan Hasto Kristiyanto
PDI-P melalui Hasto Kristiyanto menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan KPK dalam pengembangan kasus ini. Hasto menegaskan bahwa ia akan memberikan klarifikasi yang dibutuhkan oleh KPK. Sebagai Sekjen PDI-P, Hasto juga menjamin bahwa partainya akan mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Namun, pemanggilan ini juga menuai reaksi dari berbagai kalangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pemanggilan Hasto merupakan langkah penting untuk mengungkap keterlibatan PDI-P dalam kasus ini.
Dampak Pemanggilan Terhadap Politik Indonesia
Kasus Harun Masiku yang melibatkan politisi dan institusi negara seperti KPU, serta keterkaitannya dengan partai politik besar seperti PDI-P, membawa dampak signifikan terhadap iklim politik Indonesia. Pemanggilan Hasto oleh KPK menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, termasuk aktor-aktor politik yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.
Kesimpulan
Pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus Harun Masiku menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus suap PAW DPR yang mencuat ke publik. Proses ini akan terus dipantau oleh masyarakat, yang berharap agar KPK dapat mengungkap seluruh fakta dan melanjutkan penyidikan hingga tuntas.
