doxapest.co.id – Sekar Arum Widara, mantan aktris sinetron kolosal yang dikenal lewat perannya dalam serial Angling Dharma, kini menjadi sorotan publik setelah terjerat kasus peredaran uang palsu. Penangkapannya pada 2 April 2025 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, mengungkapkan bahwa ia diduga mengedarkan uang palsu senilai Rp223,5 juta.
Profil Sekar Arum Widara
Lahir di Bogor pada 2 November 1984, Sekar Arum memulai kariernya di dunia hiburan Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Selain dikenal sebagai aktris, ia juga menempuh pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik. Pada Pemilu 2014, ia mencoba peruntungan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk DPRD Kota Bogor, meskipun tidak terpilih.
Kronologi Kasus Uang Palsu
Kasus ini bermula ketika Sekar Arum melakukan pembayaran dengan uang palsu di sebuah supermarket di Lippo Mall Kemang. Pada transaksi pertama, ia berhasil lolos. Namun, pada transaksi kedua, kasir menggunakan mesin pendeteksi uang sinar UV dan menemukan bahwa uang tersebut palsu. Pihak keamanan mall segera menangkapnya dan menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan 2.235 lembar uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai Rp223,5 juta.
Fakta Mengejutkan: Sumbangan ke Masjid Istiqlal
Dalam pengakuannya, Sekar Arum menyebutkan bahwa ia telah menyumbangkan uang palsu senilai Rp10 juta ke kotak amal Masjid Istiqlal sehari sebelum Lebaran. Keterangan ini masih dalam tahap penyelidikan dan akan diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Tindak Pidana dan Ancaman Hukum
Atas perbuatannya, Sekar Arum dijerat dengan Pasal 26 ayat 2 dan 3 jo Pasal 36 ayat 2 dan 3 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, serta Pasal 244 dan/atau 245 KUHP. Jika terbukti bersalah, ia terancam hukuman penjara hingga 15 tahun.
Penutupan
Kasus yang menimpa Sekar Arum Widara menjadi peringatan bagi masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu. Meskipun pernah berjaya di dunia hiburan, kini ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Publik berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta menjadi pelajaran bagi semua pihak.
