Korea Utara baru-baru ini melarang lagu-lagu rekonsiliasi yang selama ini menjadi lambang harapan perdamaian dengan Korea Selatan. Salah satu yang paling disorot adalah pelarangan lagu “Our Wish is Unification”, lagu ikonik yang sejak lama dikenal sebagai simbol penyatuan dua Korea.
Simbol Perdamaian yang Kini Dibungkam
Lagu tersebut kerap dinyanyikan dalam acara-acara persahabatan, baik di Korea Selatan maupun dalam pertemuan-pertemuan antar-Korea. Namun, keputusan pemerintah Korea Utara menunjukkan perubahan sikap drastis terhadap segala bentuk upaya damai yang melibatkan elemen budaya.
Menurut laporan dari media milik negara, Pyongyang menyebut lagu-lagu itu sebagai “alat infiltrasi ideologi musuh”. Pelarangan ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintahan Kim Jong Un semakin memperkuat nasionalisme dengan menolak segala bentuk simbol perdamaian dari Selatan.
Hubungan Dua Korea Kembali Memburuk
Sejak tahun 2020, komunikasi resmi antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali terputus. Beberapa insiden, termasuk penghancuran kantor penghubung antar-Korea di Kaesong, mempertegas memburuknya hubungan kedua negara. Dalam konteks itu, larangan terhadap lagu rekonsiliasi seperti “Our Wish is Unification” menjadi langkah simbolik yang memperjelas bahwa Pyongyang tak lagi membuka pintu diplomasi budaya.
Reaksi dari Korea Selatan dan Dunia Internasional
Pemerintah Korea Selatan menyayangkan keputusan tersebut. Menurut pernyataan dari Kementerian Unifikasi, seni dan musik seharusnya menjadi jembatan, bukan penghalang. Sementara itu, organisasi-organisasi internasional dan kelompok HAM mengkritik tindakan tersebut sebagai pelanggaran kebebasan berekspresi.
Beberapa analis juga menyebut bahwa ini adalah upaya Korea Utara untuk lebih mengisolasi warganya dari informasi luar dan mempertahankan narasi resmi yang anti-Korsel.
Masa Depan Rekonsiliasi di Ujung Tanduk
Dengan pelarangan lagu perdamaian ini, masa depan rekonsiliasi antar-Korea semakin buram. Langkah-langkah simbolik seperti ini bisa merusak kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, dan memperbesar kesenjangan ideologis antara Utara dan Selatan.
Pemerhati hubungan internasional mengingatkan bahwa pendekatan lunak melalui budaya dan diplomasi publik justru penting dalam mengurangi ketegangan. Sayangnya, peluang itu kini semakin tertutup rapat.
